Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat kini secara resmi melarang seluruh anggotanya untuk menggunakan aplikasi WhatsApp pada perangkat pemerintahan mereka. Larangan ini diberlakukan demi alasan keamanan siber yang lebih ketat, menimbulkan perdebatan tentang privasi dan perlindungan data pengguna.
Alasan di Balik Larangan WhatsApp oleh DPR AS
Kepala Administrasi (CAO) DPR AS mengeluarkan aturan ini melalui email, mengklasifikasikan WhatsApp sebagai aplikasi berisiko tinggi. Kekhawatiran utama muncul dari kurangnya transparansi Meta, perusahaan induk WhatsApp, terkait metode perlindungan data pengguna. Selain itu, CAO DPR AS menyoroti klaim bahwa WhatsApp tidak memiliki enkripsi data yang tersimpan, yang berpotensi meningkatkan risiko keamanan.
Oleh karena itu, seluruh staf kongres diinstruksikan untuk tidak mengunduh atau menggunakan WhatsApp pada perangkat resmi, baik itu ponsel, desktop, maupun jenis perangkat lainnya. Larangan ini bahkan meluas hingga melarang staf menyimpan WhatsApp di browser perangkat mereka, meskipun tidak diinstal atau digunakan secara langsung.
“Jika Anda memiliki aplikasi WhatsApp di perangkat yang dikelola DPR, Anda akan dihubungi untuk menghapusnya,” demikian kutipan dari email CAO DPR AS, seperti dilaporkan The Verge pada Selasa, 24 Juni.
Alternatif Aplikasi Pesan untuk Anggota DPR AS
Sebagai solusi, anggota DPR AS disarankan untuk beralih ke aplikasi perpesanan alternatif yang dianggap lebih aman. Pilihan yang direkomendasikan meliputi aplikasi bawaan perangkat seperti Google Messages, iMessage, dan FaceTime. Selain itu, aplikasi pihak ketiga seperti Microsoft Teams, Signal, dan Wickr juga masuk dalam daftar yang disetujui.
Bantahan Meta Terkait Klaim Keamanan WhatsApp
Menanggapi larangan ini, Direktur Komunikasi Meta, Andy Stone, memberikan pernyataan di akun X miliknya. Stone membantah tegas klaim bahwa WhatsApp memiliki risiko keamanan yang tinggi.
Ia menekankan bahwa WhatsApp menerapkan sistem enkripsi end-to-end secara default. Ini berarti pihak ketiga, termasuk WhatsApp dan Meta sendiri, tidak dapat membaca pesan pengguna. Dengan demikian, tuduhan CAO DPR AS dinilai tidak valid oleh Stone.
“Ini adalah tingkat keamanan yang lebih tinggi daripada sebagian besar aplikasi pada daftar yang disetujui CAO yang tidak menawarkan perlindungan itu,” ujar Stone pada Senin, 23 Juni.
