Tools for Humanity Tanggapi Pembekuan WorldID dan WorldCoin di Indonesia: Komitmen pada Transparansi dan Keamanan Data

Tools for Humanity (TFH), perusahaan di balik pengembangan WorldID dan WorldCoin, akhirnya buka suara terkait pembekuan izin operasionalnya oleh pemerintah Indonesia yang mulai berlaku sejak Minggu, 4 Mei 2025. Perusahaan ini menyatakan sedang berupaya mencari kejelasan mengenai persyaratan izin dan lisensi yang dibutuhkan agar bisa tetap beroperasi secara legal di Indonesia.

TFH Klarifikasi Perizinan dan Siap Lanjutkan Dialog dengan Pemerintah

Dalam pernyataan resminya yang dirilis pada Senin, 5 Mei 2025, TFH menyampaikan komitmennya untuk terus menjalin komunikasi dengan pihak berwenang. “Kami berharap dapat melanjutkan dialog konstruktif yang sudah terbangun selama setahun terakhir dengan pemerintah Indonesia. Jika ada kekurangan atau kesalahpahaman dalam proses perizinan, kami siap untuk menindaklanjuti,” jelas TFH seperti dikutip dari Antara.

Perusahaan ini didirikan oleh dua tokoh teknologi ternama: Alex Blania dan Sam Altman, yang juga dikenal sebagai CEO OpenAI.

Apa Itu WorldID dan WorldCoin?

Melalui situs resminya, TFH menjelaskan bahwa proyek World bertujuan untuk menciptakan sistem identitas digital terdesentralisasi. Teknologi ini memungkinkan individu untuk membuktikan identitas mereka secara sah di dunia nyata, namun tetap menjaga anonimitas saat digunakan di ranah digital.

Verifikasi dilakukan melalui teknologi biometrik iris, yang dikenal sebagai WorldID. Sistem ini dirancang untuk membuktikan bahwa seseorang adalah manusia asli, bukan robot ataupun kecerdasan buatan (AI), tanpa perlu mengungkap data pribadi pengguna.

Viral di Bekasi: Warga Antri Verifikasi WorldCoin demi Rp800 Ribu

Di Indonesia, layanan WorldID dan WorldCoin sempat menjadi viral di media sosial. Salah satu postingan di platform X (dulu Twitter), akun @txtdrbekasi, pada Jumat, 2 Mei 2025, memperlihatkan antrean panjang warga Bekasi yang ingin melakukan verifikasi dan menerima imbalan sebesar Rp800.000.

Fenomena ini memicu kekhawatiran masyarakat, terutama terkait dengan keamanan data pribadi dan potensi penyalahgunaannya. Sebagai respon, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) secara resmi mengumumkan penghentian sementara layanan WorldID dan WorldCoin di Indonesia pada Minggu, 4 Mei 2025.

TFH Klaim Lindungi Data Pengguna, Tanpa Akses Pihak Ketiga

Menanggapi kekhawatiran tersebut, TFH menegaskan bahwa mereka telah menjalani diskusi intensif dengan pemerintah sebelum mulai beroperasi di Indonesia. TFH juga mengklaim telah melakukan berbagai kegiatan sosialisasi publik, seperti konferensi pers dan kampanye edukatif, guna memperkenalkan teknologi ini kepada masyarakat luas.

TFH menyadari bahwa teknologi identitas digital berbasis iris scan tergolong baru dan mungkin belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Namun, mereka menekankan bahwa privasi dan keamanan data tetap menjadi prioritas utama.

“Proses verifikasi ini dilakukan tanpa menyimpan data pribadi siapa pun. Kami memberikan kontrol penuh atas informasi kepada pengguna. Data ini tidak dapat diakses oleh pihak World maupun pihak pengembang seperti Tools for Humanity,” jelas perusahaan.

Misi WorldID: Identitas Manusia di Era AI

TFH menambahkan bahwa teknologi yang mereka kembangkan sangat relevan di era kecerdasan buatan dan maraknya misinformasi. Identitas digital yang valid sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan, seperti pencurian identitas, deepfake, dan penyebaran berita palsu.

“Kami percaya bahwa teknologi biometrik adalah salah satu cara terbaik untuk memastikan keunikan identitas manusia tanpa mengorbankan privasi,” tutup TFH dalam pernyataan resminya.

Kesimpulan

Pembekuan layanan WorldID dan WorldCoin di Indonesia menandai pentingnya keseimbangan antara inovasi teknologi dan kepatuhan terhadap regulasi. Meskipun TFH telah menjalin komunikasi dengan pemerintah dan mengklaim perlindungan data sebagai prioritas, isu transparansi dan kejelasan perizinan tetap menjadi sorotan.

Kedepannya, kita akan melihat bagaimana proses klarifikasi antara TFH dan pemerintah akan menentukan nasib layanan ini di Indonesia, serta dampaknya terhadap masa depan identitas digital berbasis biometrik di Tanah Air.